Sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yang juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus belum sepenuhnya mampu memberikan layanan khusus yang berbeda bagi anak-anak yang membutuhkan.

Akibatnya, anak-anak berkebutuhan khusus sering diperlakukan sama dengan anak-anak reguler lainnya. "Kalau yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu guru reguler sepertinya kurang optimal. Soalnya, banyak guru yang tidak sabar dengan perilaku yang berbeda dari anak-anak reguler lainnya," kata Endang, pimpinan SD inklusi di daerah Slipi, Jakarta, Rabu (9/11/2011).

Para guru di sekolah inklusi juga masih belum sepenuhnya memahami perbedaan gangguan perilaku dan mental dalam tiap diri anak berkebutuhan di sekolah. Akibatnya, para guru sering kewalahan menghadapi keseharian anak-anak di sekolah.

Ati, guru SD inklusi di Jakarta, mengatakan di kelas 2 sekolahnya ada 10 anak berkebutuhan khusu dari total siswa 30 orang. Sementara guru pembimbing khusus (GPK) yang jumlahnya dua orang diminta tidak menangani anak secara langsung, tetapi memberi masukan pada guru.

Kemampuan belajar anak-anak berkebutuhan khusus yang lebih lamban pada sejumlah siswa juga jadi kendala. Para guru di sekolah inklusi masih kebingungan untuk memberi putusan anak-anak tersebut bisa naik kelas atau tidak. Persoalan-persoalan di lapangan dalam pelaksanaan sekolah inklusi ini sejalan dengan kajian Helen Keller International (HKI).

Pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum optimal. Sekolah tak memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda. Selain sosialisasi konsep pendidikan inklusif yang kurang, guru juga tak kompeten menangani anak berkebutuhan khusus.

Guru belum punya bekal kompetensi yang memadai ketika harus mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Irwanto, Ketua Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia, mengatakan sekolah memang menghadapi dilema.

Ada ketentuan tidak boleh bersikap diskriminatif dalam penerimaan siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, tetapi kapasitas guru di sekolah tersebut belum memadai.

"Ini harus jadi perhatian serius pemerintah. Seperti juga dalam pengembangan pendidikan anak usia dini yang marak, panduan untuk pendidik dalam memahami anak-anak berkebutuhan khusus tidak ada. Sementara produk guru dari lembaga pendidikan guru masih berparadigma lama yang belum memahami perlunya layanan yang berbeda-beda bagi anak," kata Irwanto.

Agustina Indriati, psikolog dari Pusat Kajian Disabilitas UI, mengatakan dalam pelayanan sekolah inklusi, para guru mesti memahami setiap kebijakan dan layanan pendidikan yang diberikan bagi siswa haruslah berprinsip pada kepentingan terbaik siswa. Mereka jangan diperlakukan dengan perspektif "kasihan".

Menurut Agustina, anak-anak berkebutuhan khusus ini perlu belajar untuk meregulasi dirinya sehingga dapat hidup dalam masyarakat mainstream atau umum.

"Kalau anak-anak ini tidak dibantu sejak dini, mereka sulit beradaptasi. Cuma perlu pilihan-pilihan yang pas bagi anak. Misal untuk belajar disiplin, tentu tidak bisa dengan cara yang keras," kata Agustina.

Pusat Kajian Disabilitas UI melakukan pendampingan bagi sejumlah sekolah inklusi. Selain itu, juga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus sehingga keluarga tahu pola asuh yang tepat untuk mengoptimalkan potensi anak. 

Sumber: Kompas.com